“Sudah kecil, dicicil lagi. Kita patut sedih,” keluh Winston Rondo.
BMPS juga menilai insentif transportasi Pemda NTT sebesar Rp 400 ribu/bulan untuk guru sekolah swasta sangat dirasakan membantu, namun apesnya masih banyak guru yang tidak menikmatinya.
Juga masih sedikit guru sekolah swasta di Kota Kupang yang tidak mendapatkan insentif sebesar Rp 500 ribu/bulan dari Pemkot Kupang.
“Kebijakan insentif transporasi ini harus ditingkatkan jumlahnya oleh pemprop agar bisa menjangkau lebih banyak guru sekolah swasta di NTT,” pinta Winston Rondo.
Senator NTT, Paul Liyanto, menyambut gembira pertemuan dengan BMPS dan menyebutnya sebagai jalan Tuhan untuk menyamakan persepsi dan mencari solusi mengatasi permasalahan yang dialami sekolah swasta di NTT.
Paul mengamati para praktisi langsung (pendidikan) kurang menyuarakan permasalahan sekolah swasta di NTT, terutama di tingkat nasional, agar menjadi perhatian komponen-komponen terkait.
“Ini soal strategi. Harus bersatu. Sangat bagus BMPS sudah siapkan data-data, tinggal lobi ke instansi terkait mencari solusi,” tegas Paul Liyanto.
Mengantongi data-data permasalahan yang diderita sekolah swasta di NTT, Paul Liyanto berjanji ‘berteriak’ secara resmi di forum paripurna DPD, fokus pada masalah-masalah regulasi.
“Kita harus bermain cantik dengan data-data karena ini juga tercatat sebagai masalah nasional. Dengan data- data yang ada, BMPS juga melaporkan secara tertulis kepada pihak-pihak terkait, baik di level regional maupun nasional,” tandas Paul Liyanto.***
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
