Kabag Dalpers menegaskan bahwa jika mendaftar masuk polisi gratis dan tidak ada pungutan biaya atau membayar untuk iming-iming menjanjikan akan lulus.
“tidak ada calo dan KKN, maka dari itu jangan mudah percaya kepada oknum-oknum atau calo yang menjanjikan kelulusan tetapi yakin dan percayalah kepada kemampuan diri sendiri,” tegasnya.
“Polri memastikan jika penerimaan anggota Polri tidak dipungut biaya alias gratis, jangan sampai terlambat karena penerimaannya ada batas waktunya,” ujarnya.
Sesuai jadwal penerimaan Polri 2024, untuk Akpol pendaftaran online dan verifikasi hingga 19 April 2024 dilanjutkan dengan pemeriksaan administrasi awal 16-18 April 2024.
Penandatanganan pakta integritas dan pengambilan sumpah panitia, calon taruna/taruni serta orang tua/wali 19 April 2024.
Selanjutnya pemeriksaan kesehatan tahap I pada 20-22 April 2024, pemeriksaan psikologi tahap I pada tanggal 7-8 Mei 2024, uji akademik tanggal 18-19 Mei 2024, uji jasmani dan antropometri tanggal 25-28 Mei 2024.
Sidang menuju Rikkes tahap II pada 31 Mei 2024, pemeriksaan kesehatan tahap II 3-4 Juni 2024, PMK dan Rikpsi tahap II pada 6-8 Juni 2024, pemeriksaan administrasi akhir pada 9-10 Juni 2024, sidang akhir kelulusan tanggal 21 Juni 2024.
Masa jeda calon taruna/taruni Akpol 22 Juni-1 Juli 2024. Sedangkan pembukaan pendidikan pada tanggal 2 Agustus 2024. Polda NTT juga sudah memiliki jadwal untuk penerimaan Bintara dan Tamtama Polri.
Pendaftaran online dan verifikasi: hingga 25 April 2024 dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan tahap I pada tanggal 26 April-12 Mei dan 10-12 Mei 2024. CAT psikologi tahap I pada 9-16 Mei 2024, uji akademik, TKK, aspek keterampilan dan perilaku tanggal 21-25 Mei dan 28-29 Mei 2024.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
