KupangBerita.com, — Pemerintah menganggarkan dana untuk membayar tunjangan hari raya THR dan Gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara ASN tahun 2024 sebesar Rp99,5 triliun.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, pada konferensi pers di gedung Juanda 1 Kementerian Keuangan, Jumat (15/3) siang.
Total keseluruhan pembayaran untuk THR pusat dan daerah akan mencapai Rp48,7 triliun yang akan dibayarkan dalam 2 minggu ke depan.
Mulai 2 minggu ke depan total yang akan dibayarkan pada bulan Juni Untuk gaji ke-13 dari APBN dan APBD adalah Rp50,8 triliun, ini yang kita harapkan akan meningkatkan daya beli.
Saya juga berharap untuk para ASN kalau menggunakan dan membelanjakan adalah untuk produk-produk dalam negeri untuk mendorong ekonomi lokal.
Dikatakan Sri Mulyani, bahwa pembayaran THR dan gaji ke-13 sesuai yang disampaikan Pak Mendagri adalah paling cepat itu 10 hari kerja sebelum hari raya
“Hari kerja ya, jadi Sabtu – Minggu tidak masuk diitung, nanti kalau kita ngelewatin Sabtu Minggu jadi 10 hari kerja sebelum hari raya Idul Fitri,” jelasnya.
Secara umum rincian, alokasi dana pembayaran THR untuk ASN pusat termasuk tunjangan profesi guru dan tunjangan profesi dosen mencapai Rp48,7 triliun.
Hal Itu terdiri dari pembayaran THR untuk pejabat negara, ASN, TNI, Polri sebesar Rp18 triliun dan pensiunan sebesar Rp11,64 triliun.
Pembayaran THR untuk aparatur daerah senilai Rp16,37 triliun, tunjangan profesi guru ASN daerah Rp2,3 triliun, dan tambahan penghasilan guru ASN daerah senilai Rp0,04 triliun.
“Total keseluruhan THR dari pusat sampai daerah itu mencapai Rp48,7 triliun yang akan dibayarkan mulai 10 hari kerja sebelum hari raya idul fitri ,” beber Sri Mulyani.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
