Oelamasi, KupangBerita.com, — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melki Laka Lena, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan NTT mengelar sosialisasi program JKN – KIS kepada masyarakat Kabupaten Kupang.
Kegiatan dihadiri oleh ratusan masyarakat itu di langsungkan di Gedung Gereja Advent, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Kamis (16/11/2023) siang
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kupang, dr. Ario Trisaksono, menjelaskan, BPJS Kesehatan memiliki beberapa manfaat yang bisa dinikmati secara langsung oleh setiap orang termasuk masyarakat Kabupaten Kupang.
“Masyarakat Kabupaten Kupang, bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan gratis melalui program JKN – KIS BPJS Kesehatan.
BPJS Kesehatan memiliki tugas utama untuk memberikan perlindungan kesehatan secara mendasar bagi seluruh masyarakat Indonesia termasuk masyarakat NTT secara khusus Kabupaten Kupang.
BPJS Kesehatan telah dikenal dan digunakan masyarakat Indonesia sebagai jaminan kesehatan dengan banyak program yang bermanfaat dan bisa menjangkau masyarakat menurut kemampuan ekonomi dan permintaannya sendiri,”jelasnya.
Disebutkan dr. Ario Trisaksono, bahwa untuk mendapatkan jaminan kesehatan kelas 1 harus membayar angsuran sebesar Rp150 ribu rupiah tiap bulan, kelas 2, Rp100 ribu dan kelas 3 sebesar Rp35 ribu rupiah.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melki Laka Lena, mengatakan pihaknya akan terus mendorong agar BPJS Kesehatan bisa menjangkau semua warga negara termasuk masyarakat Kabupaten Kupang.
“Sesuai target, sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi, masyarakat yang sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan capai 98-99 persen.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
