Kupangberita.com, — Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) sebagai jaminan terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak Pemerintah Kabupaten Kupang dalam hal ini ….. mengikuti evaluasi KLA tahun 2023 secara online bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kegiatan difasilitasi Yayasan Ume Daya Nusantara melalui Program Inklusi kerjasama BaKTI, Selasa (31/05) di Dapur Nekamese, Kota Kupang.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Kupang, Yesai Lanus, di sela – sela kegiatan mengatakan untuk menetapkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kupang, kami telah melaksanakan rapat kordinasi lintas sektor dan langka selanjut kami akan laksanakan komunikasi dengan Kementerian Hukum dan Ham untuk menindak lanjuti hasil draf hasil Ranperda dari Udana.
Usai, dilakukan kordinasi bersama Kemenkumham hasilnya akan di bawah ke DPRD untuk dilanjukan sebagai Perda Kabupaten Kupang layak anak.
“Kita berkomitmen, Perda layak anak dapat di terbitkan sehingga menjadi payung bagi anak – anak kita di Kabupaten Kupang,” ungkap Yesai Lanus.
Sementara itu, Koordinator Program UDN, Ristha Tnunay mengatakan tujuan dari pertemuan adalah untuk meningkatkan pemahaman tim DP2KBP3 dan pengelola UPTD PPA tentang sistem layanan korban yang responsif gender, ramah anak dan inklusif serta ketrampilan petugas layanan dalam pendokumentasian kasus melalui SIMFONI.
Kegiatan ini menghadirkan 2 narasumber yaitu, Fitra Sudibyo Staf Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak dari Kementrian PPA dan DP3A Dalduk KB Sulawesi Selatan.
Pada kesempatan tersebut, Fitra Sudibyo menyampaikan tentang layanan yang harus disiapkan di UPTD PPA Kabupaten dan memastikan perlu adanya SOP UPTD PPA.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
