2. Menghimbau seluruh pihak yang terlibat sebagai penyelenggara maupun peserta Pemilu agar melaksanakan setiap tahapan Pemilu secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menghindari segala bentuk ujaran kebencian, berita bohong, politik uang, isu SARA, menolak praktik politik identitas, intoleransi dan segala tindakan lainnya yang dapat menciptakan perpecahan dan gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat
4. Berkomitmen untuk tidak menggunakan rumah ibadah sebagai tempat kampanye atau aktivitas lain terkait politik praktis sebagaimana larangan dalam Undang-undang Pemilu
5. Berkomitmen untuk merawat kehidupan berbangsa yang menghargai Kebhinekaan sebagai anugerah Tuhan bagi bangsa Indonesia.
6. Menghimbau kepada Pemerintah, TNI/Polri dan stakeholder terkait untuk menjaga netralitasnya dalam mengawal dan menyukseskan pemilu dan pilkada serentak 2024.
7. FKUB bersama seluruh pimpinan umat beragama secara bersama-sama mendoakan keseluruhan tahapan proses Pemilu dan Pilkada serentak 2024 agar dapat berjalan dengan lancar, dan menghasilkan wakil rakyat dan para pemimpin yang baik dan berkualitas bagi kebaikan bangsa, daerah dan seluruh masyarakat.
Sebab yang lebih penting dari politik adalah kemanusian, maka politik kita mesti memuliakan manusia, sebab itu berarti kita memuliakan Penciptanya.
Kiranya Tuhan Yang Maha Esa menolong kita semua.
Ketujuh point seruan tersebut, ditandatangani oleh Ketua FKUB Kabupaten Kupang Pdt. Yunus Kay Tulang, M.Th, Wakil Ketua I RD. Ansel Leu, Wakil Ketua II Jamaludin Mustafa, S.PI, Sekretaris Ir. I Made Suaba Aryanta, MP dan anggota yakni, Pdt. Reni Balalembang, Pdt Meritz J. Nenoliu, S.Th, RD Dionisius Klau,
H. Marmin S.Pd, Pdt Petrus Tameno, M.Th, Pdt Thomas Basuki, Abdulrahim Mampa, S.Pd,
Pdt Mesrry P. E. Modok, M.Th.***
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
