“Kami berharap dukungan DPR RI dan pemerintah pusat agar berkenan melakukan subsidi teknologi pendidikan,” tegas Romo Kornelis.
Romo Kornelis juga mendorong agar dalam RUU SISDIKNAS dimasukkan secara spesifik kebijakan dan keberpihakan pemerintah untuk ikut serta melindungi dan memperkuat peran sekolah swasta di Indonesia.
Termasuk perlu adanya direktorat khusus sekolah swasta di Kementerian Pendidikan sebagaimana yang pernah ada sebelumnya.
Kedua, meminta dukungan DPR RI untuk mendorong kebijakan tingkat nasional untuk merekrut khusus guru P3K untuk ditempatkan di pos sekolah swasta mengingat bahwa NTT adalah daerah 3T yang mana peran sekolah sangat strategis dan penting. Bahkan 40 persen anak NTT bersekolah di sekolah swasta.
Ketiga, mendorong perlunya revisi UU ASN yang menjadi faktor pembatas penyebab ditariknya guru ASN dari pos sekolah swasta yang sudah ada dan dilarangnya penempatan baru guru ASN ke sekolah-sekolah swasta.
“DPR RI perlu meneropong ke bawah agar pemerintah tidak semena-mena,” tegas Romo Kornelis.
Keempat, meminta dukungan DPR RI agar dirumuskan kebijakan pemerintah yang lebih adil dan berpihak untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer baik dari sekolah negeri maupun guru honorer yayasan di NTT yang masih sangat rendah dan memprihatinkan.
BMPS NTT mengusulkan kepada DPR RI dan pemerintah pusat agar mengangkat semua guru-guru honor (negeri dan swasta) yang telah mengabdi lebih dari 5 tahun ke atas sebagai ASN tanpa harus mengikuti seleksi P3K.
Jika dibutuhkan penilaian kompetensi dapat merujuk pada hasil evaluasi guru dari sekolah masing-masing.
“Kami berharap Anggota DPR RI mendengar rintihan dan tangisan sekolah-sekolah swasta,” tambah John Dekresano, pengawas BMPS NTT.
Anggota BMPS NTT lainnya, Sam Litik meminta pemerintah agar ikut memanage sekolah swasta agar bermutu dan kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik.
Misalnya, perlunya sharing dana antara pemerintah dan yayasan swasta untuk menggelar diklat guru dan kegiatan lainnya.
*Bersuara Keras*
Anita Gah dalam tanggapannya mengapresiasi BMPS NTT yang telah mengkaji permasalahan yang mendera sekolah- sekolah swasta, lengkap dengan data-data temuan.
“Ini yang saya butuhkan selama masa reses ini. Saya dari NTT, tentu mengakomodir dan memperjuangkan masalah-masalah bidang pendidikan di NTT, terutama sekolah swasta.
Perlu dukungan dari daerah. Saya akan bersuara keras di parlemen,” tegas Anita.
Perihal akar permasalahan yang melilit sekolah swasta, Anita memastikan karena belum direvisinya UU Sisdiknas.
BMPS NTT agar bersama saya memperjuangkan tuntutan revisi UU Sisdiknas.
“Sekarang ini kita sedang serap aspirasi di lapangan untuk menyempurnakan UU Sisdiknas.
BMPS NTT perlu melihat bagian-bagian mana dari UU itu yang perlu disempurnakan. Bab mana, pasal mana, harus dilihat semuanya.
Bila sampai pada titik dan koma, harus jeli. Itu tugas BMPS NTT untuk membantu saya. Saya siap perjuangan di Komisi X dan adu nyali di Kementerian Pendidikan,” terang Anita.
Anita juga berjanji berjuang untuk mengembalikan guru P3K yang telah lulus ke sekolah asal sehingga tidak merugikan sekolah swasta.
Selama masa reses di NTT, Anita meminta BMPS NTT ikut mendampinginya bertemu para pemangku kepentingan seperti Gubernur NTT, walikota dan para bupati untuk bersama-sama meretas permasalahan yang diderita sekolah swasta.
Ketua BMPS NTT, Winston Rondo, menegaskan, untuk membesarkan sekolah swasta di NTT, pihaknya memakai semua lini, terutama penentu kebijakan.
“BMPS tidak cuma omong,” tegasnya. ***
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
