Sehingga dengan kekalahan kubu Moeldoko di MA RI, sebagai bukti inkrahnya Demokrat yang diketuai AHY.
Ia pun meminta dari permohonan perlindungan hukum ini, sekiranya negara menjamin dengan konstitusi yang ada, sebab diduga tak hanya Moeldoko saja, namun ada aktor-aktor negarawan yang sedang memainkan gangguan terhadap Partai Demokrat.
“Sudah kalah di mana-mana tetapi masih mempersulit, masih menggunakan atribut sehingga hal ini membuat kami bersikap tegas.
Kami datang ke PTUN, bersurat ke Mahkamah Agung, yang isinya kami meminta perlindungan dan peradilan, cukup sudah Demokrat hanya 1 dan tidak ada 2 nya yang dipimpin AHY,” jelas Rondo.
Selanjutnya, Ketua DPC PD Kabupaten Timor Tengah Selatan, Yusak Taneo mengharapkan agar hukum di Indonesia tetap ditegakkan, serta bisa melindungi pihak yang telah menang bahwa hingga kini partai binaan Mantan Presiden Susilo Bambang Yudoyono itu masih diakui negara dan kepengurusannya dipimpin oleh AHY.
“Partai Demokrat jangan diganggu lagi, oleh oknum-oknum luar. Sekali lagi kami adalah kekuatan yang telah dan akan mendukung AHY sebagai Ketua Umum yang sah dan diakui Pemerintah Republik Indonesia,” ujar Taneo.
( Makson Saubaki)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
