Jakarta, KupangBerita.com, – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, menghadiri rapat tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang dihelat di Kantor Menko PMK, dan dihadiri juga oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Jakarta pada Senin (19/2).
Rapat kali ini membahas kelanjutan Penanganan Gagal Panen (puso) Akibat Bencana Alam Banjir Tahun 2023.
Muhadjir Effendy menyampaikan, bahwa hasil rapat tersebut antara lain memutuskan pemerintah pusat akan melanjutkan pemberian bantuan kepada para petani terdampak banjir pada tahun 2023 yang lalu, dan disalurkan ke rekening masyarakat terdampak di bank-bank Himbara melalui BNPB.
“Berdasarkan data BNPB telah tercatat 331 bencana banjir atau sekitar 44 persen dari total kejadian bencana yang terjadi per Januari-Maret 2023.
Bencana banjir yang melanda di Indonesia pada awal tahun 2023 itu telah mengakibatkan gagal panen diperkirakan mencapai 5.469 hektar, di 20 provinsi”, kata Muhadjir saat memberikan keterangan pers kepada media setelah RTM.
“Karena kemarin bantuan belum selesai diberikan kepada petani (terdampak), RTM ini memutuskan bahwa bantuan tersebut akan dilanjutkan bagi mereka yang terdampak panen pada tahun 2023, jumlahnya sama.
Pemerintah melalui BNPB melalui dana siap pakai akan disediakan dana sekitar 200 miliar lebih,” pungkas Muhadjir.
Sementara itu, Suharyanto saat melakukan rapat tingkat menteri bercerita terkait penanganan pemberian bantuan kepada petani yang alami gagal panen (puso) yang telah dilakukan BNPB pada tahun 2023.
“BNPB diberikan mandat oleh Presiden untuk menangani bantuan kepada petani gagal panen atau puso terdampak banjir.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
