Kupang, Kupangberita.com – Di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), angka stunting dilaporkan menurun sekitar 2,5%. Informasi tersebut disampaikan Plt Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) NTT, dr. Elsa Pongtuluran, saat menghadiri acara Forum Koordinasi Jurnalis NTT yang diselenggarakan bersama BKKBN dan Tanoto Foundation, Sabtu (28/10) di kota Kupang.
Elsa mencatat, penurunan stunting didasarkan pada data elektronik, Pencatatan dan Pelaporan Gizi di Tingkat Masyarakat (e-PPGBM).
“Saat ini prevalensi stunting di NTT pada tahun 2023 sebesar 15,2 persen dibandingkan dengan prevalensi stunting pada tahun 2022 sebesar 17,7 persen prevalensinya turun 2,5 persen, sementara total stunting sebanyak 63.804 balita di NTT,” kata Elsa.
Menurut Elsa, jumlah anak stunting mengalami penurunan, namun masih belum memenuhi target pemerintah provinsi NTT sebesar 12-10 persen pada tahun 2023.
Persyaratan ini merupakan tugas komprehensif dan penting yang harus dipenuhi, termasuk upaya mencegah munculnya spesies baru yang berpotensi mengalami dwarfisme di masa depan.
Pencegahan ini harus dilaksanakan secara ketat dalam kerangka Program Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Dalam program Bangga Kencana, seorang ibu harus menghindari empat hal yang terlalu banyak, yaitu terlalu muda untuk hamil dan melahirkan, terlalu tua untuk hamil dan melahirkan, terlalu dekat dengan kehamilan, dan terlalu sering melahirkan.
Elsa mengatakan, BKKBN memperhatikan amanah Presiden Jokowi sebagai koordinator percepatan penurunan stunting yang tertuang dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021.
Landasan percepatan penurunan stunting adalah implementasi lima pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, sebagaimana tercantum dalam Lampiran B “Percepatan Stunting”, “Penurunan Stunting” dan “Stunting”, serta tujuannya, salah satunya adalah pilar kedua yaitu meningkatkan komunikasi tentang perilaku. Mengubah dan memperkuat komunitas.
Karena itu, diperlukan komitmen kuat untuk percepatan penurunan stunting yang memerlukan keterlibatan dan kolaborasi semua sektor mulai dari pemerintah, swasta, perguruan tinggi, media massa, bahkan masyarakat sipil yang dikenal dengan sinergitas pentaheliks.
BKKBN memerlukan jembatan komunikasi atau perpanjangan tangan melalui peran media massa, baik cetak dan elektronik untuk mengkampanyekan penyebab stunting dan dampak stunting bagi masyarakat, dengan harapan agar adanya peningkatkan pengetahuan, kesadaran dan pemahaman yang mendorong perubahan perilaku pada masyarakat untuk mencegah stunting.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
