Kota Kupang, Kupangberita.com,– Peduli disabilitas, Yayasan Ume Daya Nusantara (YUDN), lewat Program INKLUSI mengadakan Lokakarya Berbagi Pengalaman terkait dengan isu GEDSI bersama sejumlah anggota DPRD Kabupaten Kupang, Pimpinan OPD terkait dan perwakilan masyarakat desa dampingan termasuk perwakilan Forum Disabilitas Desa Kabupaten Kupang.
Kegiatan lokakarya berlangsung di Hotel Swiss Belcourt Kota Kupang, Jumat 8 September pekan lalu.
Kepala BP4D Kabupaten Kupang, Juardy Dikson Selan, dalam pemaparan materinya mengatakan, bahwa pemerintah Kabupaten Kupang selama ini telah memberikan dukungan terhadap Implementasi Kebijakan Layanan Publik yang berpihak kepada Kelompok Rentan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Disebutkan Juardy Dikson Selan, bentuk dukungan tersebut pertama, adanya Surat Edaran Bupati yang memerintahkan semua OPD menyediakan bidang miring di semua gedung kantor OPD untuk akses penyandang disabilitas.
Kedua, melalui program Lais Manekat pada Dinas Dukcapil talah menyasar kaum disabilitas termasuk para lansia sampai pada tingkat desa.
Ketiga, ada SOP UPTD PPA pada dinas P2KBP3A untuk penanganan kasus KTP dan KTA.
Keempat, Sudah diagendakan musrenbang tematik khusus untuk kelompok rentan.
Sementara itu, Dr. Detji K.E.R Nuban, SH., M.Hum., dari Pusat Studi HAM dan Gender UNDANA dalam pemaparan materinya menyampaikan, apresiasi kepada Yayasan Ume Daya Nusantara yang telah menggagas dan menyelenggarakan loka karya berbagi Pengalaman tentang GEDSI yang menghadirkan Anggota DPRD, Pimpinan OPD terkait dan perwakilan masyarakat desa.
Saya juga mengapresiasi Kepala BP4D yang telah memaparkan beberapa point program pemerintah kabupaten sebagai bentuk implementasi keberpihakan Pemerintah terhadap kelompok rentan di kabupaten Kupang.
Dijelaskan Detji Nuban, tentang istilah Gender dengan pengertian dan definisi yang sangat jelas.
Ia juga memberikan contoh lontaran kalimat baik pada kegiatan formal dan formil terkait Gender.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
