Selain itu juga, pemerintah desa yang ada dapat memasukan program perempuan dalam anggaran dan penetapan desa agar dapat mengakomodir kepentingan perempuan di desa,” pungkasnya.
Ia menegaskan, tidak boleh ada kepentingan perempuan di level desa yang terlewatkan. Karna prinsip pembangunan inklusi kita laksanakan dari tingkat Kabupaten hingga tingkat desa dan kelurahan.
Sementara itu, Direktur PEKA-PM, Delmyser Maka Ndolu, menyampaikan bahwa, Musda perempuan yang dilaksanakan akan berkelanjutan dan berjenjang dari tingkat Kabupaten untuk kemudian penyampaian rangkuman hasil dari pusat lewat media daring dan selanjutnya dipaparkan kembali saat Munas Perempuan di Bali.
Musyawarah ini bertujuan untuk mengangkat isu perempuan di tingkat desa ke Kabupaten hingga dapat melihat isu keseluruhan secara utuh untuk diinput dalam RPJMN.
“Yang kita lakukan disini adalah himpun semua data, lalu kita rumuskan program, tujuan dan usulan strategisnya.
Setelah itu, kita selaraskan tujuan pembangunan Kabupaten Kupang lalu dikirim ke pusat,” ungkap Delmyser Maka Ndolu.
Ditambahkan Frida Roman, Musda ini menjadi moment penting dari perwakilan perempuan di beberapa desa untuk menjadi acuan dalam penyusunan program perempuan yang didukung pemerintah Kabupaten Kupang Institut Kapal Perempuan.
Lanna Pakh, salah satu anggota Sekolah Perempuan Nusantara Kabupaten Kupang, mengatakan melalui Musda ini kami perempuan menjadi sebagai media untuk menyuarakan aspirasi perempuan dan juga menjalin kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan anggaran.
“Kami sebagai mitra inklusi bersama PEKA-PM, menganggap Musda ini sangat penting dan sangat bermanfaat.
Semua kepentingan dan kebutuhan perempuan pada akar rumput dapat disampaikan agar pembangunan daerah yang berkaitan dengan kaum Perempuan akan lebih maksimal,” pungkas Lanna.***
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
