Kota Kupang, KupangBerita.com, — Penanganan stunting di Kota Kupang saat ini sudah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Kupang Tahun 2023.
Berdasarkan data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-ppgbm) periode Agustus 2023, stunting di Kota Kupang ada di angka 17,2 persen, sementara target penanganan stunting dalam RPJMD tahun 2023 adalah 18 persen.
Hal tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Kupang, Jeffry Edward Pelt, saat membuka kegiatan Diseminasi Hasil Audit Kasus Stunting Tingkat Kota Kupang, Senin (18/12) di Hotel Kristal Kupang
Dijelaskan Jeffry Pelt, bahwa sesuai hasil riset kesehatan dasar (riskesdas, 2018) prevalensi stunting di Indonesia di angka 30,08 persen dan prevalensi stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur di angka 20,9 persen.
“Meski angka stunting sudah melampaui target. Namun Pemerintah Kota Kupang tetap berharap agar semua sektor terkait tetap melaksanakan intervensi pencegahan stunting sesuai dengan bidangnya masing–masing,” jelasnya.
Menurutnya upaya pencegahan stunting memerlukan kerja sama dan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, LSM serta masyarakat .
Semua pihak yang terlibat dalam upaya penanganan stunting untuk tidak menggunakan pendekatan proyek. Tapi mengurusnya dengan hati karena ini sebagai panggilan pengabdian.
“Mengatasi persoalan stunting pada anak-anak saat ini adalah investasi di masa yang akan datang,” ungkapnya.
Lebih lanjut Jeffry menambahkan diseminasi hasil audit kasus stunting tingkat Kota Kupang sangat penting untuk mendiskusikan banyak hal tentang solusi penanganan stunting secara lebih spesifik dan tidak parsial.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
