b. Identitas termohon yang terdiri atas nama dan alamat termohon;
c. Uraian yang jelas mengenai kewenangan menyelesaikan sengketa
Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu;
d. Kedudukan hukum pemohon dalam penyelenggaraan Pemilu;
e. Kedudukan hukum termohon dalam penyelenggaraan Pemilu;
f. Uraian yang jelas mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
g. Penyebutan secara lengkap dan jelas keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa yang memuat kerugian langsung pemohon atas objek yang disengketakan;
h. Uraian alasan permohonan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu berupa fakta yang disengketakan yang disertai dengan uraian dasar hukum dan bukti yang akan diajukan; dan
i. Petitum atau hal yang dimohonkan pemohon untuk diputus.
Bawaslu melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan:
a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.
Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka Bawaslu, menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.
Mediasi dilakukan secara tertutup dengan tahapan:
a. pembacaan permohonan pemohon dan kronologis permasalahan yang menjadi sebab sengketa;
a. perundingan kesepakatan;
penyusunan kesepakatan antara pemohon dan termohon;
c. penandatanganan berita acara mediasi; dan
d. penuangan berita acara mediasi dalam putusan jika mediasi mencapai kesepakatan.
Adjudikasi dilaksanakan dengan agenda:
a. pembacaan permohonan pemohon;
b. pembacaan jawaban termohon;
b. pembacaan permohonan pihak terkait, jika ada;
c. pemeriksaan alat bukti;
d. penyampaian kesimpulan pemohon, kesimpulan termohon, dan/atau pihak terkait; dan
e. pembacaan putusan.***
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
