Sementara itu, Kepala BPJS Ketenaga Kerjaan Kupang – NTT, Kristian Seanturi, dalam sosialisasinya menyampaikan terima kasih karena coop TLM Indonesia telah memfasilitasi bertemu langsung dengan 1000 perempuan hebat mitra TLM.
“Jujur, ini menjadi kerinduan kami untuk dapat meningkatkan kepesertaan BPJS tenaga kerjaan bagi masyarakat NTT,”ungkapnya.
Diakui Seanturi, bahwa baru 11 persen penduduk NTT menjadi peserta BPJS tenaga kerja sementara jumlah peserta potensi sangat banyak.
BPJS ini ada 2 yakni BPJS kesehatan dan BPJS tenaga kerja. Untuk BPJS kesehatan itu mengurus sakit penyakit dan melahirkan sementara BPJS tenga kerja mengurus jaminan kecelakaan dalam kerja, kematian, hari tua, pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan.
“Saat ini, BPJS ketenaga kerjaan tidak saja mengharap tenaga kerja penerima upah. Tetapi, juga mengharap peserta pekerja bukan penerima upah.
Pemerintah juga telah meluncurkan suatu program yang luar biasa dan iuran perbulan Rp 16.800 dan ini sudah mencakup kecelakaan kerja dan kematian.
Jika peserta ingin mendapatkan jaminan hari tua peserta dapat menambah iuran Rp 20 ribu maka total menjadi Rp 36. 800 perbulan.
Untuk yang Rp 20 ribu akan dikembalikan ditambah hasil pengembangannya. Program jaminan kecelakan kerja intinya adalah kecelakaan yang berhubungan dengan kerjanya,”jelas Seanturi.
Turut hadir Lurah Lasiana, Welem Bentura beserta RT, RW setempat
Babinkantipmas, Babinsa dan BabinPotDirga, Tokoh Masyarakat
Ketua Majelis Jemaat Elim, Pdt. Dafron Waang Sir Pello,
Ketua Majelis Jemaat Eklesia, Pdt. Jublina Rafael Rahardjo,
Kepala BPJS Tenaga Kerjaan Provinsi NTT, Christian N. Sianturi bersama tim,
Manager Bisnis PT. Kimia Farma Apotek, Wisnu Ardiansyah S.Farm bersama tim, Dewan Manager Coop TLM Indonesia dan tamu undangan. ***
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
