Kupangberita.com —, Sampai kapanpun manusia akan terus hidup berdampingan dengan alam dan bencana alam, sehingga manusia dituntut untuk bisa “berdamai” dengan barmacam- macam bentuk bencana alam.
Di Kabupaten Kupang sendiri, bencana alam yang sering terjadi seperti banjir, tanah longsor, angin topan, gempa bumi. Bahkan ada juga bencana non-alam yang sedang dihadapi Indonesia bahkan seluruh Negara- Negara di dunia yaitu pandemic Covid-19.
Dapat diketahui bahwa peristiwa badai seroja yang terjadi pada awal April 2021 lalu, memberikan dampak yang sangat buruk kepada warga Kabupaten Kupang yang terdampak baik yang sifatnya sosial, kejiwaan, dan juga terhadap ekonomi.
Oleh karena itu, kepedulian kepada sesama tanpa melihat identitas, ras, suku dan dan agama telah di wujud nyatakan, oleh Pemerintah Kabupaten Kupang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD) terhadap 11.036 ribu kepala KeluarGA sebagai korban badai seroja.
Pasca bencana badai siklon tropis seroja terjadi, Pemerintah Kabupaten Kupang mengusulkan lebih dari 11.036 KK terdampak seroja, kepada pemerintah pusat.
Melalui usulan dan perjuangan tangan – tangan dingin inilah, pemerintah pusat tak tangung tangung menggelontorkan anggaran sebesar Rp 229.090.000.000 bagi 11.036 Kepala Keluarga ( KK) yang terdampak Seroja di Kabupaten Kupang.
Kini dari 11.036 ribu KK sudah tersalurkan kepada penyintas 10. 627 KK atau 96.29 Persen dan penyerapan anggaran mencapai Rp. 177. 950.000 atau 10.627 Persen ( data per akhir Desember 2022). Meskipun dalam perjalanannya banyak diterpa berbagai persoalan dilapangan.
Persoalan demi persoalan, perlahan – lahan dapat terselesaikan meskipun dinilai belum sempurna oleh berbagai kalangan.
Sebelumnya Bupati Kupang, Korinus Masneno dengan tegas menginstruksikan jajarannya untuk mempercepat penyaluran kepada masyarakat sehingga dapat dipergunakan oleh masyarakat.
Tim BPBD Kabupaten Kupang dengan didukung penuh oleh Tim Teknis dari unsur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Tim Pendamping Masyarakat pada tingkat Kecamatan, Desa / Kelurahan, diminta untuk terus melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap data hasil Review Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Bandan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengetahui Data penerima bantuan dengan NIK ganda; Data penerima bantuan fiktif atau palsu; Data penerima bantuan yang telah menerima bantuan serupa dari pihak lain; Kesesuaian data penerima bantuan dari pemerintah Desa/Kelurahan dengan tingkat kerusakan rumah yang tidak akurat (Contoh : Harusnya masuk kategori Rusak Sedang atau Rusak Ringan tetapi ditetapkan Rusak Berat atau sebaliknya); Terdapat penyintas yang belum terdaftar dalam Data Penerima Bantuan yang telah di Verifikasi oleh APIP BNPB.
Sebelum dana bantuan tersebut dicairkan. Kepada masyarakat, orang nomor satu di Kabupaten Kupang tersebut mengatakan upaya dan kerja keras dilakukan demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Saya tegaskan, uang ini milik masyarakat yang terkena bencana. Saya tidak kompromi, 1 Rupiah yang diselewengkan akan saya sikat.
Masyarakat sedang susah mari kita berikan pelayanan terbaik.” tegas Bupati Masneno, Jumat ( 23/02) di ruang Kerjanya.
Bupati Kupang pada kesempatan itu juga mengakui penyaluran dana seroja pada akhir tahun kemarin belum mencapai 100 persen.
Hal ini disebabkan karena di penghujung tahun 2022, wilayah Kabupaten Kupang diperhadapkan dengan berbagai persoalan bencana yang terjadi. Selai itu juga disebabkan adanya beberapa wilayah yang terdampak seroja harus di relokasi ke tempat lain.
Dalam konteks relokasi. “Kita diperhadapkan dengan persoalan lokasi relokasi seperti yang dialami oleh saudara – saudara kita di Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur,”ungkapnya.
Menurut orang nomor satu di Kabupaten Kupang ini bahwa saat pemerintah meninjau lokasi tersebut tidak pantas dihuni
“Saat itu masyarakat siap untuk direlokasi. Namun, dalam pelaksanaannya kita diperhadapkan dengan masalah lahan di wilayah tersebut.
Persoalan inilah yang menyebabkan penyerapan anggaran tidak tercapai 100 persen.
Kondisi terakhir inilah menyisakan 409 KK atau 26.98 persen belum terealisasi,”beber Bupati Kupang.
Bupati Kupang mengakui bahwa sudah lakukan komunikasi dengan pemerintah pusat untuk dianggarkan pada tahap dua.
Saat ini tim verifikasi sementara melakukan pendataan ulang. Memang dari 400 ratusaan itu ada pendobelan nama, data tidak valid dan juga ada penyintas yang mengundurkan diri.
Sesungguhnya jika didata secara baik angka tersebut kurang lebih 100 Kepala Keluarga. Namun itu harus divalidasi data secara baik.
“Kita harapkan pendataan ini cepat selesai. Sehingga penyintas seroja dapat merasakan manfaat seperti korban seroja lainnya, juga penyerapan anggaran mencapai 100 persen,” ungkapnya.
Dibalik Seroja Ada Perubahan Fisik Hunian
Sementara dibalik dampak badai seroja berlalu dan didukung anggaran dari pemerintah pusat di dapati fakta bahwa terdapat Penyintas merubah fisik huniannya jauh lebih baik.
Meskipun dengan nilai bantuan antara Rp.10 juta, Rp.25 juta dan Rp.50 juta ada yang berhasil merubah hunian menjadi lebih baik bahkan menambah ukuran rumah.
Dampaknya luar biasa. Sebut saja dari semi permanen menjadi permanen atau dari ukuran kecil menjadi hunian yang besar.
Ini menandakan nilai swadaya dan gotong royong masyarakat Kabupaten Kupang masih kental dan sangat tinggi. ( Advetorial)***
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
