Meski dukungan Pemerintah Jepang berakhir, Paud Holistik Integratif harus dapat dilaksanakan.
Dikatakan Yudi, hal penting yang dilakukan ialah pengembangan kapasitas tenaga guru dan parenting orang tua.
Kita berterima kasih kepada Pemerintah Jepang dan Pemerintah Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan TTS yang telah berpartisipasi.
Terima kasih juga untuk penyelenggara Paud yang mengembangkan kehidupan anak-anak yang lebih baik.
Yuriko Kawahuko selaku Perwakilan Pemerintah Jepang menyatakan apresiasi terhadap semua pihak yang berkerjasama dalam membentuk kehidupan anak yang berkualitas.
Dirinya berharap dana yang diberikan memberikan arti bagi kehidupan anak-anak di NTT.
“Kami senang. Karena program Paud HI bisa berjalan baik dan berharap akan dapat terus dilanjutkan,” pesannya.
Lebih lanjut Alfons Theodorus Kepala Bapelitbangda Propinsi NTT mengatakan pentingnya skema pembangunan kehidupan anak yang berkelanjutan dan dilakukan secara fokus.
Kita berharap program ini dapat dilanjutkan dengan baik sehingga menciptakan anak-anak NTT yang kuat dan tangguh untuk NTT yang lebih maju.
Dirinya juga berpesan agar pola Hidup bersih dan sehat diterapkan secara baik di lingkungan sekitar, stop buang air besar sembarangan dan perlindungan anak.
“Kita berencana, akan buat percontohan pola hidup sehat dengan tidak membuang air besar sembarangan. Kiranya ini menjadi contoh yang baik untuk wilayah lainnya,” ungkap Theodorus.
Hadir pada kegiatan tersebut Pj. Walikota Kupang George Hadjoh, kepala Unicef NTT Yudi Yewangoe, Asisten III Setda TTS Agnes Fobia, Direktur Cis Haris Oematan, Praktisi CIS Elfrid Saneh, para kepala sekolah pendamping dari Kota Kupang, Kabupaten TTS dan Kabupaten Kupang.***
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
