“Saat itu juga, kepala desa sampaikan kepada kami kalau tidak kasih uang maka kami tidak dapat formulir,”terangnya.
Waktu itu saya ingin urus 4 bidang tapi karena ada pungutan per bidang Rp. 50 ribu saya tidak sanggup jadi saya hanya mampu urus 1 bidang saja.
“Kami minta Polres Kupang menindak dengan tegas karena pungutan yang dilakukan oleh Kepala Desa dengan alasan bahwa untuk makan minum bersama itu tidak benar,”jelasnya.
Menurut dia sebagai warga desa sesalkan cara Kepala Desa Poto yang merugikan masyarakat sehingga mereka meminta Polres Kupang untuk dalami pungutan itu.
“Kami bertanya kepada Polres Kupang dan penyidik menjawab sementara melakukan pendalaman dan mengumpulkan bukti-bukti,”ucapnya.
Dia berharap agar bisa diproses secepatnya karena itu sangat merugikan masyarakat dan ini bukan hanya satu dua orang tetapi dilakukan kepada seluruh warga yang ingin mengurus sertifikat tanah di Desa Poto bahkan ada dari luar Desa Poto.**
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
