Kupangberita.com – Tim Direktorat Transportasi Darat dan Balai Transportasi Darat NTT melakukan akreditasi terhadap bangunan dan sarana penunjang untuk pelaksanaan pelayanan uji kir kendaraan bermotor milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang.
Ketua Tim uji kendaraan bermotor Kasarea Turangan Selasa (12/10/21) di Oelamasi mengatakan, tujuan dilaksanakannya akreditasi ini sebagai proses pemberian pengakuan yang menyatakan, bahwa suatu unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor telah memenuhi persyaratan.
Pengujian ini adalah salah satu syarat agar UPTD PKB beroperasi dan pelayanan dapat berjalan ketika akreditasinya sudah keluar.
Memang dalam pengujian ini masih terdapat empat alat uji yang belum dimiliki Dishub Kabupaten Kupang.
“Pada Kesempatan ini juga kami merekomendasikan agar dapat dibiayai di tahun anggaran 2022,”ujar Turangan.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang, Ricky Djo mengatakan, hari ini tim akreditasi dari Kementerian Perhubungan melakukan akreditasi terhadap alat uji kir yang sudah dibangun untuk sarana pelayanan di kabupaten kupang.
“Kita berterimakasih kepada tim penilai yang sudah datang untuk menguji akan kelayakan unit yang ada. Semoga dalam waktu dekat ini sudah bisa beroperas,”ujar Ricky Djo.
Ricky Djo juga mengakui memang masih ada juga beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti, salah satunya adalah jalan lingkar gedung yang masih belum dikerjakan.
Anggaran sudah ada, namun tiketnya masih di PU dan Dinas Perhubungan menunggu pemenang tendernya saja.
Kita akan terus berupaya dan membangun kordinasi dengan Bupati bersama Bapeda terkait dengan peralatan yang masih kurang tersebut.
”Saya terus komunikasi akan hal itu, dan sudah dijawab pengadaannya pada tahun depan,” jelas Ricky Djo.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
