Kupangberita.com — Terungkap dalam Zoom Meeting yang digelar hari ini oleh Kasatgas Bencana, Direktur Perumahan Khusus, Yayasan Habitat Kemanusian Indonesia, Balai Perumahan NTT, Wakil Bupati Kupang Jerry Manafe bersama Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ( PU-PR) Teldy Sanam, terdapat lima desa korban badai seroja di Kabupaten Kupang gagal relokasi.
Lima Desa tersebut yakni Kelurahan Naibonat, desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Desa Oesena, Kecamatan Amarasi, Desa Merbaun dan desa Tunbaun, Kecamatan Amarasi Barat.
Wakil Bupati Kupang Jerry Manafe Senin (16/08/2021) di Oelamasi mengatakan, dalam zoom meeting hari ini di paparkan bantuan perumahan di NTT cukup banyak, Kabupaten Kupang mengusulkan seribu lebih tetapi realisasi hanya 170 unit rumah untuk dua desa yakni Desa Saukibe Kecamatan Amfoang Barat Laut dan Desa Bokong Kecamatan Taebenu.
Permasalahan yang disampaikan oleh Direktur Perumahan khusus bahwa hal masih dalam kajian karena ada beberapa titik lahan masuk dalam kawasan hutan lindung. Mereka juga mengetahui bahwa permintaan dari kabupaten kupang sesuai SK Bupati Kupang sebanyak 1.508 unit rumah.
”Saya berharap dalam pertemuan tersebut khusus untuk desa Oesena atau lima desa lainnya dapat memperoleh, tambahan rumah baik hunian sementara maupun hunian tetap. Karena situasi dan kondisi masyarakat pasca badai seroja cukup sulit banyak lahan pertanian masyarakat banyak tertutup lumpur,’’ujar Jerry Manafe.
Jerry Manafe menambahkan, untuk Desa Oesena khususnya bagi, 238 KK yang menjadi korban badai seroja pada April lalu dijawablah mereka, tetapi belum dapat dilaksanakan tahun ini tetapi dari Yayasan Habitat Kemanusian Indonesia (YHKI) akan menurunkan tim lakukan survei, harapannya NGO ini dapat membantu memberikan solusi bagi masyarakat kita yang terdampak bencana seroja.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
