Dijelaskan Simarmata, bahwa penataan aset ini adalah upaya pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan dan pemilikan tanah.
“Sementara perjanjian akses, program pemberdayaan subjek ekonomi reforma agraria untuk meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah.
Tujuan dari program pemberdayaan dalam reforma agraria guna meningkatkan ekonomi masyarakat dalam mengelola aset tanah secara baik,”pungkasnya.
Sementara itu, Kepala BPN Kabupaten Kupang, Bernadus Poy, dalam laporannya menjelaskan latarbelakang reforma agraria ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria mengamanatkan penyelenggaraan Penataan Aset dan Penataan Akses dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah melaksanakan Reforma Agraria dalam agenda kerja setiap tahunnya.
Penataan Aset diselenggarakan melalui berbagai program pendaftaran tanah seperti Redistribusi Tanah, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Pendaftaran Tanah Lintas Sektor, dan lainnya.
“Sementara itu, Penataan Akses diupayakan melalui Pemberdayaan Tanah Masyarakat dengan melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta badan usaha,”jelasnya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
