Aulora Agrava Modok, membeberkan pendekatan administratif dalam rekruitmen pendamping di daerah berdampak pada tidak efektifnya implementasi program pencegahan stunting pada tingkat penerima manfaat program.
“Pada beberapa kesempatan bertemu dengan masyarakat, kami menemukan fakta lapangan dimana makanan tambahan yang diperuntukkan bagi anak stunting menjadi makanan bagi tamu yang berkunjung ke rumah.
Ini salah satu contoh tidak efektifnya proses edukasi pada keluarga stunting,” beber Aulora Agrava Modok.
Di Jawa Timur, implementasi program pencegahan stunting yang dilakukan oleh Fatayat Nahdlatul Ulama Wilayah Jawa Timur dengan menyasar kelompok pesantren menggunakan pendekatan budaya dan agama.
“Dengan karakteristik pesantren yang beragam, kami menggunakan pendekatan budaya dan agama melalui Gus dan Ning sebagai pintu masuk program stunting di Pesantren,” terang Dr. Begum Fauziyah, Pengurus Pimpinan Wilayah bidang Kesehatan Fatayat Nahdlatul Ulama Jawa Timur.
Menanggapi dinamika yang tinggi dalam implementasi program stunting di dua daerah ini, Plt Direktur LP3ES, Erfan Maryono, menyimpulkan target yang sudah direncanakan oleh pemerintah pusat belum berdampak signifikan di daerah.
“Problem pada implementasi tidak hanya pada tingkat kabupaten bahkan pada tingkat rumah tangga, sehingga kemampuan daerah untuk melakukan inovasi perlu diperkuat dalam menyelesaikan masalah strategik di masing-masing daerah,” ungkap Erfan Maryono.
Erfan Maryono, menambahkan pentingnya keberadaan pendamping yang mampu menggerakkan kekuatan masyarakat termasuk volunterisme melalui digital platform diharapkan menumbuhkan kontribusi terhadap penurunan angka stunting. ***
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
