Harusnya proses perencanaan pembagunan fasilitas umum perlu memperhatikan kebutuhan dari difabel juga.
Difabel kata dia bagian dari masyarakat, namun pemahaman tentang difabel belum merata di masyarakat secara keseluruhan.
“Konsep orang yang cacat harus dibantu, dikasihani, bukan itu. Tetapi kami harapkan kita punya hak yang sama dalam mengakses kebutuhan kita, partisipasi kita, dengan cara yang berbeda,”ujarnya.
Seperti pendampingan bagi keluarga difabel agar mudah memiliki indentitas diri dan dokumen kependudukan dan administrasi lainnya.
Peran pemerintah tingkat kelurahan/ desa, perlu memantau warga termasuk yang disabilitas dalam memenuhi hak-haknya.
Seringkali masyarakat, menamakan difabel adalah orang cacat yang yang tidak dapat berbuat apa-apa, termasuk untuk pengurusan administrasi bagi dirinya.
Pemahaman masyarakat mengenai difabel duduk tenang di rumah tapi pemahaman masyarakat tersebut tidak pernah datang kerumahnya dan menemukan kebutuhan difabel itu seperti apa,”ujarnya.
Dirinya berharap melalu program SOLIDER yang didukung oleh INKLUSI (Kemitraan Indonesia Australia untuk Masyarakat Inklusi). Akan melakukan kegiatan di 6 desa di kabupaten Kupang selama 5 tahun ke depan, dapat memfasilitasi peran para difabel mulai dari proses perencanaan hingga pengambilan keputusan.**
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
