Apabila segala cara telah dihalalkan, maka bukan saja aspek peruntukan tata ruang Kabupaten Kupang dan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan yang akan terabaikan, tetapi aspek dampak dari lingkungan juga potensial akan terabaikan, sebab di sekitar lokasi pembangunan banyak pemukiman penduduk dan para petani yang berjuang mencari nafkah dengan menanam dan menuai setiap tahunnya.
Kalau hal ini yang terjadi, maka keberlanjutan terhadap usaha pertanian dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani nyaris hanya akan ada dalam angan-angan kita semua.
PEMERINTAH DAERAH HARUS KONSISTEN
Pada tanggal 13 April 2022,dalam https://kupangberita.com/2022/04/bupati-kupang-minta-rencana-pembangunan-kadang-ayam-di-desa-oesao-dihentikan/, secara tegas Bupati Kupang meminta rencana pembangunan kandang ayam di Desa Oesao dihentikan.
Pernyataan Bupati Kupang ini merupakan manifestasi dari sikap pemerintah yang diharapkan oleh masyarakat terkait dengan pembangunan peternakan ayam tersebut.
Sebagai masyarakat kami menuntut konsistensi dari Bupati Kupang dalam bersikap.
Kami menuntut konsistensi dari Dinas-Dinas terkait yang merupakan perpanjangan tangan dari Bupati Kupang.
Semua tentunya harus searah dengan perintah/keputusan Bupati Kupang.
Kami juga menolak segala bentuk KKN yang dilakukan dalam pembangunan peternakan ayam tersebut. Sebab kami adalah rakyat, kepentingan rakyat adalah hukum yang tertinggi (salus populi suprema lex esto).
Bupati kupang yang kami hormati, berdasarkan alasan-alasan di atas, maka kami 80 warga Desa Oesao, 33 warga Kelurahan Oesao dan 41 Warga Desa Pukdale/Felakdale dengan tegas menolak pembangunan peternakan ayam yang terlanjur telah dilakukan di areal persawahan RT.11/RW/05 Desa Oesao.
Demikianlah surat ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.***
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
