Sementara itu, dilansir dari berbagai sumber, dalam Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.02/F/ 3695 /2023 tentang Rekrutmen Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Afirmasi Dokter dan Dokter Gigi Tahap I Tahun 2024.
Kementerian Kesehatan membuka peluang dan kesempatan kepada putra-putri Indonesia. Khususnya lulusan sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat.
Dan mahasiswa/mahasiswi yang sedang menjalani program sarjana atau profesi pendidikan dokter atau dokter gigi, untuk mengikuti Program Bantuan Biaya Pendidikan Afirmasi Dokter dan Dokter Gigi.
Kemenkes telah menyediakan berbagai program beasiswa di bidang kesehatan untuk berbagai jurusan dan tingkat pendidikan.
“Khususnya bagi putra-putri daerah yang bercita-cita mulia ingin membawa Indonesia menjadi negara yang sehat,” ajaknya.
Beasiswa dibuka dalam rangka pemenuhan dan pemerataan pada pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia sebagai bentuk dukungan pelaksanaan transformasi SDM Kesehatan.
Calon peserta penerima Bantuan Biaya Pendidikan Afirmasi Dokter dan Dokter Gigi diutamakan berasal dari Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).
Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK) serta daerah yang diprioritaskan oleh Kementerian Kesehatan.
Calon peserta penerima Bantuan Biaya Pendidikan Afirmasi Dokter dan Dokter Gigi perlu memiliki komitmen untuk melaksanakan masa pengabdian.
Dan diusulkan oleh Pemerintah Daerah yang wajib mendayagunakan peserta pasca pendidikan sesuai dengan kebutuhan.
Rekrutmen Bantuan Biaya Pendidikan Afirmasi Dokter dan Dokter Gigi Tahap I tahun 2024 dilaksanakan untuk peserta on going (mahasiswa/mahasiswi yang sedang menjalani program sarjana atau profesi pendidikan dokter atau dokter gigi).***
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
