Sementara Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kemenko PMK, Prof. Nunung Nuryartono, dalam sambutannya secara daring mengatakan, upaya intervensi terkait perbaikan gizi yang dikembangkan pemerintah saat ini, lebih difokuskan kepada kelompok usia balita. Sementara pada kelompok usia anak SD belum optimal.
“Untuk itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk rencana uji coba model gizi anak sekolah dasar,”ungkapnya.
Dikatakan Nunung, anak-anak SD masih banyak yang mengalami kurang gizi.
“Perilaku-perilaku jajan di sekolah yang tidak sehat, kurang konsumsi sayur dan buah mesti diberikan pemahaman agar kebiasaan itu di ubah.
Pendekatan pendidikan gizi bagi anak SD, datang dari keluarga juga. Cukupi kebutuhan nutrisi anak.
Jangan keseringan atau membiasakan anak jajan tidak sehat di sekolah,”katanya.
Nunung berharap Kabupaten Kupang dapat menjadi role model dalam rencana uji coba model gizi anak sekolah dasar bagi daerah lain.
Kepada semua yang hadir, optimalkan lokakarya ini. Dan bisa peroleh suatu kesepakatan dalam menyusun langkah-langkah strategis dan menindaklanjutinya di lapangan dalam upaya perbaikan gizi kesehatan anak SD. Serta dapat di anggarkan dalam perencanaan kegiatan dan program.
“Tidak ada kata terlambat bagi kita semua untuk memberikan perhatian penuh terhadap pengembangan gizi, pengetahuan, dan literasi gizi bagi anak-anak.
Saya tunggu langkah-langkah strategis dari hasil lokakarya ini. Untuk kemudian dapat kita monitor terus dan mengimplementasikannya di lapangan.
Mudah-mudahan akan berikan dampak yang luar biasa bagi kesehatan anak, bagi masa depan Indonesia,” pungkas Nunung.***
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
