Dikatakan Dally, tuntutan pelayanan kepada masyarakat yang makin kompleks dan tantangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang beragam saat ini membutuhkan proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan akurat.
Oleh karena itu, dia berharap Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagai salah satu sumber data dan informasi harus mampu berfungsi sebagai gerbang akses data dan informasi dengan cepat, tepat, lengkap, dan akurat pula sesuai kebutuhan.
“Mari kita jadikan pencanangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip ini sebagai momentum bukan hanya bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan saja tapi seluruh perangkat daerah, perusahaan daerah, lembaga pendidikan serta organisasi masyarakat bahkan organisasi politik yang ada di Kota Kupang untuk lebih tertib menyusun dan melaksanakan kebijakan kearsipan secara berkesinambungan serta menjalankan pengelolaan arsip secara terpadu,” ungkapnya.
Khusus untuk perangkat daerah lingkup Kota Kupang, Yanuar menegaskan saat ini sudah diterapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi).
Dia berharap aplikasi ini dapat dikelola dan dimanfaatkan secara baik demi penyelenggaraan kearsipan yang lebih baik.
Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan, Sjem Dilla, dalam laporannya menyampaikan tujuan pencanangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip dan aplikasi Srikandi di Kota Kupang adalah untuk mendorong Pemerintah Kota Kupang tertib menyusun dan melaksanakan kearsipan secara berkesinambungan.
Pencanangan ditandai dengan penandatanganan komitmen GNSTA dalam implementasi Srikandi Kota Kupang diikuti oleh pimpinan perangkat daerah dan penyerahan tanda tangan elektronik secara simbolis oleh Kadis Kominfo Kota Kupang kepada Asisten III yang mewakili Pj. Wali Kota dan perwakilan pimpinan perangkat daerah.***
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
