Jakarta, KupangBerita.com, — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melakukan mutasi dan rotasi jabatan terhadap 535 personal baik perwira menengah (pamen) dan perwira tinggi (pati).
Rotasi sejumlah personil itu Berdasarkan dua Surat Telegram bernomor ST/2749/XII/KEP./2023 dan ST/2750/XII/KEP./2023 tertanggal 7 Desember 2023.
Dari ratusan personel, terdapat lima Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) yang mengalami pergantian pimpinan yakni Kapolda Sulawesi Selatan (Sulsel), Kapolda Kalimantan Selatan (Kalsel), Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT), Kapolda Papua Barat dan Kapolda Kepulauan Riau (Kepri).
Kapolda NTT, Irjen Pol Johanis Asadoma, dimutasi sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Misinter Divhubinter Polri. Penggantinya Irjen Pol Daniel Tahi Monang yang kini menjabat Kapolda Papua Barat.
Sementara mengantikan Irjen Pol Daniel sebagai Kapolda Papua Barat yakni Brigjen Pol Johnny Eddizon Isir yang kini menjabat Karojianstra Sops Polri.
Jabatan Kapolda Kepri yang kini dijabat Irjen Tabana Bangun digantikan oleh Brigjen Pol Yan Fitri Halimansyah yang saat ini menjabat Karosundokinfokum Divkum Polri.
Selain jabatan Kapolda, ada dua jabatan lainnya yang mengalami pergantian yakni Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi yang memasuki masa pensiun digantikan Brigjen Aan Suhanan yang kini menjabat Dirgakkum Korlantas Polri.
Selanjutnya jabatan Kadensus 88 Anti Teror, berganti dari sebelumnya dijabat Irjen Pol Marthinus Hukom digantikan Brigjen Pol Sentot Prasetyo. Irjen Marthinus akan menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).
Pergantian jabatan juga berlaku untuk Wakapolda. Brigjen Abioso Senoaji Wakapolda Jawa Tengah diangkat dalam jabatan baru sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tk.I Sespim Lemdiklat Polri. Posisinya digantikan oleh Kombes Agus Suryonugroho.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
