Kupangberita.com — Wakil Bupati Kupang Jerry Manafe yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Kupang akan memanggil 3 pimpinan Organisasi Perangkat Daerah ( OPD) dan 7 Camat pada Senin 8 Agustus 2022.
Pemanggilan 3 Pimpinan OPD dan 7 Camat tersebut karena tidak mengindahkan undangan dari panitia rembuk stunting yang digelar di hotel Neo Aston, pada Senin tanggal 25 Juli lalu.
“Senin ke 3 pimpinan OPD dan 7 camat akan saya panggil mereka,” ujar Jerry Manafe, usai mengikuti kegiatan rekonsiliasi stunting tingkat propinsi NTT. Di Hotel Aston Kupang, Kamis (04/08/2022).
3 Pimpinan OPD yang dipanggil yakni Dinas Sosial, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kupang.
Sementara 7 Camat yakni, Camat Amarasi Barat, Amarasi Timur, Amfoang Barat Laut, Camat Amfoang Selatan, Fatuleu Tengah, Nekamese dan Camat Amfoang Timur.
Jerry Manafe mengakui, setelah dilakukan pengecekan memang terjadi miskomunikasi di antara undangan yang dikeluarkan oleh panitia rembuk stunting.
“Jadi undangan yang dikeluarkan melalui grup WhatsApp itu memang yang bersangkutan belum berada dalam grup tersebut.
Ada juga bersangkutan dalam grup tetapi karena daerahnya jauh dan masalah jaringan sehingga mereka tidak sempat lihat.
Saya akan panggil mereka kita duduk bersama untuk menyamakan persepsi penangganan Stunting di daerah,”kata Jerry Manafe.
Jerry Manafe juga membeberkan dalam pantauan dirinya melalu grup WhatsApp penanganan stunting di Kabupaten Kupang saat ini sudah mulai bergerak. Dan sangat luar biasa geliat di lapangan.
Dari 24 Kecamatan sudah mulai bergerak dengan masing-masing desa.
Hal tersebut terlihat mulai dari aksi timbang, aksi Ukur pita LILA terhadap pasangan usia remaja dan pasangan usia subur dan edukasi terhadap pasangan yang mau menikah.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
