Presiden mengimbau jika harga beras masih terus naik, para kepala daerah bisa menggunakan anggarannya untuk intervensi pasar serta selalu menyediakan cadangan bahan pangan di daerah masing-masing.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dalam laporannya menyampaikan inflasi nasional pada bulan Juli 2023 lalu berada di angka 3,08 persen, turun dari angka 5,51 persen pada akhir 2022 lalu, termasuk salah satu yang terendah di dunia.
“Penurunan ini terjadi di semua kelompok, baik inflasi inti, harga pangan yang bergejolak maupun harga yang diatur oleh pemerintah.
Inflasi di seluruh wilayah tercatat menurun dan berada dalam sasaran inflasi nasional,”kata Perry Warjiyo.
Perry mengakui pencapaian ini berkat eratnya sinergi pengendalian inflasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta konsistensi kebijakan BI dalam Tim Pengendali Inflasi pusat dan daerah, juga berkat kesuksesan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang dicanangkan Presiden pada 18 Agustus 2022 lalu.
“Diperkirakan inflasi nasional akan tetap terkendali hingga akhir tahun, di kisaran angka 3,0 persen dan pada tahun 2024 mendatang ditargetkan bisa turun hingga 2,5 persen,”ungkapnya.
Penjabat Wali Kota Kupang, Fahrensy P. Funay, usai menerima penghargaan menyampaikan terima kasih kepada seluruh stakeholder atas kerja kolaborasi dan kerja sama yang baik, sehingga bisa meraih penghargaan ini.
“Terima kasih kepada Bank Indonesia, Bulog, Badan Pusat Statistik, Forkopimda, perangkat daerah, para pengusaha, para penjual di pasar serta semua pihak yang sudah ikut terlibat dalam upaya pengendalian inflasi di Kota Kupang.
Terima kasih juga untuk Penjabat Wali Kota Kupang Periode 2022-2023, Bapak George Hadjoh, berkat kerja kerasnya,”pungkas Fahren.***
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
