Semua komponen masyarakat bersatu padu, saling bergandengan tangan menyukseskan berbagai kegiatan yang direncanakan Pemerintah di Semau.
Kepada pihak off taker yang ada, Bupati juga mengucapkan terima kasih atas kontribusinya membantu kelompok yang ada dan merealisasikan kebijakan membangun komersialisasi sektor perikanan di Kabupaten Kupang secara berkelanjutan.
Sementara untuk Dinas Perikanan Kabupaten Kupang, dirinya mengimbau terus bangun koordinasi dengan pihak Kementerian, Provinsi, off taker dan para pihak yang terlibat, dalam kegiatan pengembangan kampung budidaya di Kabupaten Kupang demi peningkatan ekonomi masyarakat pembudidaya.
Sementara Koordinator Perbenihan Ikan Air Tawar Direktorat Perbenihan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Ir.Ahmad Djauhari, M.Si di kesempatan tersebut menerangkan, dalam rangka mendukung pengembangan budidaya laut KKP melalui Direktorat Perbenihan Ditjen Perikanan Budidaya, pada tahun 2021 telah menetapkan dan mengembangkan kampung budidaya yang salah satu lokasinya berada di Kecamatan Semau Kabupaten Kupang, dengan anggaran sebesar 30 miliar.
Bantuan perahu motor ini menurutnya dapat digunakan sebagai sarana transportasi dan operasional bagi pembudidaya dalam menjalankan kegiatan budidaya.
Bantuan ini nantinya dapat dimanfaatkan, di dioperasionalkan secara baik, bermanfaat dan berkelanjutan, serta berdampak signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pembudidaya.
Acara dihadiri Kepala Dinas Perikanan Kab.Kupang, Jakson Baook, Kadis Perhubungan Kabupaten Kupang, Ricky Jo, Plt.Kabid Budaya Tata Ruang Laut pada Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.NTT, Marthen Rondo, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Benidiktus Selan, Camat Semau, Yoel Laitabun, Camat Kupang Barat, Yusak A.Ulin dan Kepala RSKK, Maria Sa’u.***
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
