Kupangberita.com — Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, M.M., M.H., melakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Kupang dengan Bank BNI cabang Kupang terkait Pemanfaatan Fasilitas Jasa , Layanan Perbankan di Bidang Pendapatan Daerah dan Dukungan Program Smart City bertempat di Aula Garuda Kantor Wali Kota Kupang, Selasa (12/04/2022).
Hadir pada kegiatan tersebut, Pimpinan Bank BNI Cabang Kupang, Sapta Parestu Rohi beserta jajarannya, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang, Jeffry Edward Pelt, S.H., Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Kupang, Yanuar Dally, S.H., M.Si., serta para pimpinan perangkat daerah terkait.
Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan kerja sama ini sangat perlu dilakukan antara Pemkot dengan Pihak Bank BNI, agar segala layanan keuangan dapat berjalan dengan baik dan dapat memberikan solusi bagi pemerintah daerah serta memberikan banyak faedah bagi semua pihak dan masyarakat untuk bertransaksi dengan cara lebih cerdas.
“Ini langkah strategis kita khususnya dalam peningkatan pendapatan di Kota Kupang melalui kerja sama dengan Bank BNI dan tidak menutup kemungkinan dengan bank-bank lain juga, dengan harapan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat melalui elektronifikasi transaksi keuangan di mana Pemerintah Kota Kupang menjadi Smart City,” ungkap Wali Kota
Harapan Wali Kota kerja sama ini akan berlanjut terus. Menurutnya Pemerintah Kota Kupang saat ini telah mengambil langkah percepatan transformasi digital.
Oleh karena itu, ia sangat mengapresiasi diselenggarakannya MoU antara BNI dengan Pemkot Kupang.
Wali Kota juga berharap ke depan nantinya mampu mengcover digitalisasi di wilayah Kota Kupang.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
