Kupangberita.com, — Hari pertama kerja pasca libur dan cuti bersama Lebaran, Penjabat Wali Kota Kupang dan Sekretaris Daerah serta para Asisten Sekda melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah kantor perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan, Rabu (26/04). Sidak dalam rangka memeriksa kehadiran pegawai serta kebersihan lingkungan kantor.
Sidak dilakukan secara terpisah. Penjabat Wali Kota Kupang, George M. Hadjoh, SH, didampingi para Staf Ahli Wali Kota Kupang dan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Kupang melakukan sidak di kawasan perkantoran satu atap, Jalan Timor Raya.
Kegiatan sidak diawali dari Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang, kemudian berlanjut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan berakhir di Dinas Tenaga Kerja Kota Kupang.
Sementara itu, pada waktu yang sama Sekretaris Daerah Kota Kupang, Fahrensy P. Funay, SE., M.Si., yang didampingi Kasat Pol PP, Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kupang dan Kasubag Protokol Setda Kota Kupang, melakukan sidak di perangkat daerah dalam lingkungan Sekretariat Daerah.
Para Asisten Sekda juga ikut melakukan sidak di sejumlah perangkat daerah lainnya hingga kantor kecamatan dan kelurahan.
Selain memeriksa kehadiran pegawai mulai dari pimpinan hingga staf di masing-masing perangkat daerah yang dikunjungi, Penjabat Wali Kota juga berkesempatan memberikan arahan secara langsung kepada para pegawai terkait tindak lanjut program-program kerja prioritas seperti urban farming dan pengembangan sektor pertanian dan peternakan.
Kepada dinas teknis seperti Dinas Perikanan serta Dinas Pertanian dan Peternakan, Penjabat minta untuk membangun komunikasi dan kolaborasi dengan lembaga keagamaan seperti gereja dan masjid untuk melakukan intervensi pada upaya pengembangan kelompok tani, kelompok peternak yang ada di wilayah mereka masing-masing, terutama di daerah pinggiran kota.
Dia juga minta dinas terkait menggandeng karang taruna dan lembaga keagamaan untuk mengembangkan pertanian dengan urban farming, memanfaatkan lahan yang sudah di inventaris Bagian Pemerintahan, juga pengembangan ternak seperti ayam KUB, sapi dan babi, serta pengembangan potensi perikanan air tawar.
“Kalau anggaran tidak ada, setidaknya fungsi pemerintah sebagai regulator dan fasilitator harus tetap jalan.
Salah satunya dengan membangun kolaborasi serta memanfaatkan sumber-sumber pendapatan lain di luar APBD,” pesannya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
