“Catatan kami, secara umum Pemerintah Daerah Provinsi NTT lahan fiskalnya sempit. Porsi pajaknya kecil dan juga terjadi devisit.
Di Kabupaten Kupang sendiri pajak daerahnya cuman mencapai 2,03 persen dan terjadi devisit mencapai 72, 14 persen dan presentase penduduk miskin mencapai 21, 70 persen,”ungkapnya.
lebih lanjut dikatakan Dian Patria,
Jangan sampai lahan fiskal sudah sempit, pajak kecil dan penduduk miskin banyak masih ada oknum penyelengara negara melakukan korupsi
.
“Masih ada yang main-main dalam pengunaan anggaran, masih main- main antara TAPD dan Bangar, masih titip proyek.
Masih ada yang tidak menghargai proses, masih ada pokir DPRD yang tidak ada dalam RKPD dan pokir disisipkan demi kepentingan segelintir orang.
Jika selama ini dilakukan kami berharap cukup sudah dan akhir sudah karena di KPK laporan itu pasti ada. Perlu di ketahui laporan tindak pidana korupsi kadaluarsa 18 tahun,”ungkapnya.
Dian Patriah juga membeberkan catatan tata kelola pemerintah Kabupaten Kupang dalam Monitoring Center Prevention (MCP) tahun 2022 se NTT berada pada urutan 12 dengan skor 36, 34 persen.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp KupangBerita.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
