Honor Dibekukan Sepihak: Jeritan PPK 8 Kecamatan di Kabupaten Kupang yang Terlupakan KPU

“Saat pemilu, semua dipuji. Tapi setelah selesai, kami dilupakan,” ucap seorang anggota PPK yang merasa kecewa dari Kecamatan Amfoang Barat Daya.

Mereka berharap agar ke depan, sistem honorarium dan pelaporan bisa dibuat lebih ramah bagi daerah-daerah terpencil.

“Kalau memang perlu digitalisasi, sediakan sarana. Kalau perlu pelatihan, beri pelatihan. Tapi jangan kami dikorbankan karena sistem yang tidak kami pahami,” pungkasnya.

Hak Mereka adalah Harga Diri Bangsa

Honor PPK bukan sekadar uang, melainkan bentuk pengakuan negara atas kerja keras warganya yang telah menjaga demokrasi.

Ketika hak ini dicabut secara sepihak tanpa kejelasan, maka yang dilukai bukan hanya dompet, tetapi juga harga diri.

KPU Kabupaten Kupang kini berada di titik krusial: apakah mereka akan memperbaiki keadaan dan mengembalikan kepercayaan petugas pemilu, atau justru terus mengabaikan jeritan mereka yang selama ini menjadi ujung tombak pemilu.

Yang pasti, suara mereka tidak bisa dibungkam. Sebab di balik angka dan laporan, ada manusia yang telah berkorban, ada keluarga yang menanti, dan ada keadilan yang sedang diperjuangkan.***

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.