Apalagi dalam konteks wilayah terpencil seperti Kabupaten Kupang, pengumpulan dokumen LPJ tidak semudah membalik telapak tangan.
“Ada daerah yang akses internetnya tidak stabil. Banyak sekretariat PPS yang tidak punya printer atau komputer. Mereka kerja manual.
Kalau terlambat LPJ, bukan karena malas, tapi karena keterbatasan,” terang seorang pemerhati kebijakan publik di NTT, Gabriel Lopo.
Menurut Gabriel, seharusnya KPU Kabupaten Kupang bersikap bijaksana dan memberi solusi pendampingan bagi kecamatan yang mengalami kesulitan.
“Jangan langsung hukum dengan pembekuan rekening. Ini bisa menimbulkan frustasi dan ketidakpercayaan terhadap penyelenggara pemilu,” tegasnya.
Taruhan Nyawa Demi Demokrasi
Realitas medan kerja yang sulit juga menjadi sorotan. Kabupaten Kupang dikenal dengan kontur wilayahnya yang berbukit, jalan rusak, bahkan jembatan putus.
Dalam kondisi seperti ini, para petugas PPK tetap menjalankan tugas tanpa jaminan keselamatan yang memadai.
“Kami antar logistik pemilu dengan motor di tengah hujan badai. Ada yang jatuh dari motor. Ada yang hampir hanyut di sungai. Kami kerja siang malam.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp KupangBerita.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
