Honor Dibekukan Sepihak: Jeritan PPK 8 Kecamatan di Kabupaten Kupang yang Terlupakan KPU

Kalau bukan karena niat mengabdi untuk negara, mana mungkin kami bertahan,” ujar salah satu anggota PPK di Amfoang Tengah.

Ia mengaku merasa dihina dengan sikap KPU yang tidak memberikan kejelasan.

“Kenapa kami diperlakukan seperti ini? Apa pengorbanan kami tidak ada harganya?” tanyanya dengan suara bergetar.

Dampak Sosial dan Psikologis

Keterlambatan pembayaran honor tidak hanya berdampak pada ekonomi para petugas, tetapi juga berpengaruh pada kondisi psikologis dan sosial mereka.

Banyak yang terjerat utang karena mengandalkan pembayaran honor untuk kebutuhan keluarga.

“Anak saya belum bayar uang sekolah. Istri saya sakit, butuh biaya berobat. Tapi saya tidak punya uang karena honor ditahan,” ujar seorang Ketua PPK dari Amarasi.

Ia mengaku sempat mempertimbangkan untuk menjual sepeda motornya demi menutupi kebutuhan rumah tangga.

“Saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Kami seolah dianggap tidak penting oleh sistem,” ungkapnya.

Desakan Publik untuk Transparansi

Kondisi ini memicu berbagai desakan dari masyarakat dan penggiat demokrasi di NTT. Mereka menuntut KPU Kabupaten Kupang untuk transparan dalam pengelolaan dana pemilu, khususnya terkait honor petugas lapangan.

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.