Makassar, KupangBerita.com ,– Dalam rangka memperkuat pembangunan yang berkelanjutan Indonesia, Lebih dari 100 perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) berkumpul di Makassar untuk saling belajar dan melakukan refleksi atas tantangan terhadap ruang sipil.
Direktur Eksekutif Yayasan BaKTI, Muhammad Yusran Laitupa mengatakan, perwakilan masyarakat sipil ini berkumpul dalam acara Indonesia Civil Society Forum (ICSF) untuk regional Indonesia timur yang digelar tahun ini.
Melanjutkan kesuksesan empat pertemuan sebelumnya, ICSF ke-5 pada tahun ini menyelenggarakan pertemuan dengan format yang sedikit berbeda.
“Sebelumnya, hanya dilakukan di tingkat nasional di Jakarta saja, tahun ini ICSF berkeliling ke tiga region di Indonesia sebelum akhirnya mengumpulkan masyarakat sipil di tingkat nasional,” ungkap Yusran Laitupa dalam sambutannya, Kamis (17/7) di Makasar.
Dikatakan Yusran, bahwa di Indonesia, kerja-kerja masyarakat sipil mencoba menjangkau masyarakat yang paling rentan, terpinggirkan, dan secara langsung terdampak.
Kerja-kerja ini seringkali mengisi kekosongan dan membantu inisiatif-inisiatif pemerintah dalam banyak isu, mencakup isu lingkungan, perempuan, Hak Asasi Manusia (HAM), isu kelompok disabilitas dan lainnya.
Dengan banyaknya lingkup kerja OMS di Indonesia, diperlukan adanya wadah untuk aspirasi serta ruang berbagi. Nah, ICSF menjawab kebutuhan tersebut.
“Forum ini penting untuk mencatat berbagai tantangan, kesulitan maupun pelemahan yang sedang dihadapi bersama.
Dan juga sama pentingnya untuk mengapresiasi dan merayakan setiap perubahan positif, dukungan, dan kolaborasi yang telah dicapai dan terjalin hingga saat ini,” pungkasnya.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp KupangBerita.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
