Penjabat Wali Kota Kupang Buka FGD Penyusunan Kota Kupang Dalam Angka 2024

Sehingga baik pemerintah maupun Stakeholders lainnya tidak ragu memanfaatkan data dan informasi statistik yang ada untuk kepentingan perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan di kota kupang.

Mengutip pernyataan Presiden Jokowi, Fahren menyampaikan data bahkan lebih berharga dari pada minyak bumi.

Dalam mengambil keputusan, pemerintah harus merujuk kepada data, serta kepada ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru.

“Data yang valid dan lengkap adalah kunci awal kesuksesan membangun sebuah negara atau daerah karena dengan data dan informasi yang akurat menjadi landasan pengambilan keputusan berbagai program dan kebijakan secara benar dan tepat,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan Fahrensy, data statistik baik dari BPS maupun statistik sektoralnya dinas atau instansi, bersifat saling melengkapi dan dapat dibagi dalam kerangka sistem statistik nasional sebagaimana diperkuat di dalam peraturan presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia / SDI.

Dalam penyelenggaraan satu data Indonesia sudah diterapkan dengan baik terutama menyangkut 4 (empat) prinsip yakni pertama, memenuhi standar data (seperti data harus memiliki konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan); kedua, memiliki metadata (informasi terstruktur tentang bagaimana memperoleh data serta batasan / definisi dari variabel-variabel yang dikumpulkan); ketiga, memenuhi kaidah interoperabilitas (mudah diakses dan mudah dibagi pakaikan ke berbagai pihak) serta yang keempat, menggunakan kode referensi dan data induk yang sama seperti kode wilayah, klasifikasi baku lapangan usaha, kode jabatan Indonesia dan lainnya.

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.