Borok Tata Niaga Sapi NTT Terkuak: Ombudsman Bongkar Praktik Fee, Rekomendasi Bodong, dan Sapi ‘Kurang Gizi’

Namun, soal penimbangan berat badan, masih menjadi tanggung jawab dinas peternakan kabupaten/kota.

“Ini juga celah yang rawan dimanfaatkan. Karena tidak ada verifikasi silang antara berat badan yang dilaporkan oleh dinas dan fakta di lapangan,” tambahnya.

Darius juga menggarisbawahi bahwa persoalan tata niaga sapi ini bukan hanya soal administratif, tapi menyangkut nasib dan keberlangsungan hidup para peternak lokal.

Jika sistem terus dibiarkan tanpa perbaikan, maka peternak kecil akan semakin terpinggirkan, dan pengusaha besar yang dekat dengan kekuasaan akan terus diuntungkan.

Dorongan untuk Perubahan Sistemik

Menutup keterangannya, Darius mengajak semua pihak, terutama kepala daerah di NTT yang baru menjabat, untuk mengambil langkah berani dalam menata kembali sistem tata niaga sapi.

Ia menyampaikan harapan agar seluruh proses pengiriman ternak dapat berjalan lebih adil, transparan, dan akuntabel.

“Kita harus pastikan petani dan peternak kecil kita mendapatkan perlindungan dan akses yang setara. Jangan sampai mereka terus jadi korban sistem yang bobrok,” tandasnya.

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.