PTPP ini yang digunakan untuk membayar kebutuhan gaji pegawai dan sejumlah program infrastruktur yang masuk dalam Dana Alokasi Khusus (DAK).
Artinya, 67% APBD NTT berasal dari pusat, sementara kemampuan mandiri NTT melalui PAD hanya sekitar 33%.
Padahal, untuk mengeluarkan NTT dari tingkat kemiskinan ekstrem, provinsi kepulauan ini membutuhkan dana yang besar untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
“Kondisi ini belum ditambah dengan beban cicilan utang pemerintahan sebelumnya yang harus dibayar hingga tahun 2029.
Karena itu, kita harus mencari sumber pembiayaan alternatif untuk bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” jelas Politisi PDI Perjuangan ini.
Satu-satunya Calon Gubernur NTT yang berpasangan dengan perempuan ini mengaku, dirinya akan mencari sumber-sumber pembiayaan dari pihak ketiga melalui kerja sama dengan Civil Society Organization (CSO) atau Non Governmental Organization (NGO).
Selain itu juga melalu kerja sama pihak ketiga dengan skema Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta (KPBU).
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp KupangBerita.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:



CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.