Berantas Perdagangan Orang, Ansy Lema: Butuh Sinergi Semua Pihak

Dari tiga ribuan kasus tersebut, sedikitnya 657 PMI asal NTT pulang dalam kondisi tidak bernyawa.

“TPPO adalah kejahatan yang bertentangan dengan harkat, martabat kemanusiaan, dan melanggar HAM.

Perlu upaya serius dan sinergi antar para pemangku kepentingan serta kementerian/lembaga untuk bisa mengatasi persoalan tindak kejahatan super mengerikan ini,” ujar Ansy Lema.

Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ini mengatakan untuk membawa NTT keluar dari jerat perdagangan orang harus dimulai dari hulu ke hilir, mengungkap akar masalahnya dan menemukan solusi mengatasinya.

Pertama, persoalan pada sisi hulu yaitu penciptaan lapangan kerja yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus diupayakan.

Mayoritas masyarakat yang menjadi korban TPPO adalah masyarakat miskin.

Kedua, koordinasi pada sisi hilir dengan berbagai pemangku kepentingan.

Dirinya menjelaskan perlu adanya perumusan Rencana Aksi Daerah (RAD) khusus untuk membahas pencegahan dan penindakan TPPO.

RAD ini harus melibatkan berbagai komponen pemerintah lintas kedinasan hingga lembaga non pemerintah, seperti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KDPDTT), Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) hingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.