“Kita tidak bisa menerima apa yang dilakukan panitia pilkades, karena curang. Oleh karena itu sejak kemarin kami mengadukan hal ini secar tertulis ke bupati kupang dan dinas PMD,” ujar Roni.
Sementara itu Kepala Dinas PMD Kabupaten Kupang, Charles Panie, beberapa waktu yang lalu telah menegaskan bahwa pemilih yang namanya tidak masuk dalam DPT tidak bisa mencoblos.
Panitia pilkades pun tidak ada hak untuk merubah DPT kecuali nama yang sudah ada di DPT meninggal dunia.
“Yang tidak terdaftar di DPT tidak bisa memilih berdasarkan Permendagri nomor 112 tahun 2014 pasal 20 dan Perda no 4 tahun 2016 pasal 26 yang mengatakan DPT yang telah ditetapkan tidak dapat diubah kecuali meninggal dunia dan diberi keterangan pada kolom yang tersedia,” tegas Charles Panie.
Ia juga mengatakan sesuai regulasi pemilih yang punya hak pilih yang terdata dalam DPT, karena ada nomor pemilih di dalam DPT tersebut. Jika pemilih mengunakan KTP nomor DPT yang digunakan itu pakai nomor dari mana,” tanya Panie.
( Makson Suabaki)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp KupangBerita.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
