“Anak pejabat itu hanya datang waktu lapor diri saja, lalu tidak pernah muncul lagi. Sementara kami yang rajin masuk malah gaji dan uang makan dipotong,” ungkap Narasumber tersebut, Minggu (16/2) siang.
Lebih lanjut, narasumber menambahkan bahwa daftar hadir dan daftar gaji LBM selalu terjamin keamanannya oleh kepala dinas pada OPD terkait.
Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan tenaga honorer lainnya.
“Penilaian kinerja LBM bahkan lebih tinggi dibandingkan kami yang bekerja keras.
Kami berharap Bupati Kupang terpilih bisa segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja setiap OPD, khususnya para kepala dinas yang terkesan melindungi,” tambahnya.
Ia menyampaikan bahwa setiap kali pengisian evaluasi pimpinan OPD di mana LBM honor, meminta salah satu temannya untuk menkatrol nila kenerjanya diatas 80.
“Teman saya protes karena LBM tidak pernah berkantor, namun pimpinan OPD tekan harus isi 84 karena LBM orang tuan pejabat eselon dua di lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang,”bebernya.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp KupangBerita.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
