Menurut informasi dari sumber terpercaya, AB mendapatkan rekomendasi aktif bekerja dari pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Sosial, meskipun telah berhenti atas kemauannya sendiri.
Surat rekomendasi ini diduga menjadi syarat utama bagi AB untuk melengkapi berkas seleksi PPPK.
“Bagaimana bisa Kepala Dinas memberikan surat rekomendasi aktif kerja, sedangkan yang bersangkutan sudah berhenti sejak Mei 2024?” ungkapkan sumber tersebut.
Kebijakan ini menimbulkan polemik di kalangan honorer aktif yang masih bekerja. Perlakuan istimewa tersebut dinilai sebagai bentuk diskriminasi yang menutup peluang bagi honorer lain yang benar-benar berhak mengikuti seleksi.
“Ini bentuk ketidakadilan bagi kami yang sudah bertahun-tahun bekerja aktif, tetapi tidak lolos seleksi,” keluh salah satu honorer yang enggan disebutkan namanya.
Bupati Kupang menegaskan, tidak akan menindak tegas siapa pun yang terbukti terlibat dalam praktik manipulasi data.
“Saya tidak akan membiarkan praktik kejadian ini berlangsung. Jika terbukti, akan ada sanksi tegas sesuai peraturan yang berlaku,” tegas Bupati Kupang.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp KupangBerita.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
