Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan bahwa untuk menyelesaikan masalah agraria perlu menitikberatkan pada mitigasi konflik.
Bagaimana pemerintah dan masyarakat harus duduk bersama untuk membahas rencana pembangunan yang hendak dilakukan.
Tidak lupa pula, memastikan keselamatan dan keberlanjutan hidup masyarakat dan lingkungan sejak awal.
Oleh sebab itu, dirinya mengakui pentingnya koordinasi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan kementerian terkait agar persoalan saling klaim wilayah ini mendapatkan titik terang.
Apalagi, Mantan Juru Bicara Ahok itu juga menyampaikan bahwa keterlibatan masyarakat maupun masyarakat adat menjadi elemen penting dalam proyek pembangunan di NTT.
“Pada prinsipnya masyarakat tidak boleh disingkirkan karena kebijakan negara.
Kita mau bangun proyek apapun, harus memperhatikan aspek manfaat, manfaat bagi masyarakat dan juga aspek kesinambungan ekologi, mengancam lingkungan hidup atau tidak,” terang Calon Gubernur NTT nomor urut satu tersebut.
Selain itu, konflik agraria yang kerap terjadi juga diakibatkan selisih pemetaan wilayah antara negara dan masyarakat.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp KupangBerita.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.