Ia meminta agar setiap pegawai menghindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan tindakan yang dapat merugikan masyarakat serta mencederai kepercayaan publik.
Dalam kesempatan itu, Pj. Wali Kota meminta kepada para pimpinan perangkat daerah untuk memperhatikan kinerja organisasi masing-masing, terutama bagi OPD yang belum mencapai target.
Selain itu, kepada semua pimpinan OPD ia meminta agar memperhatikan penyerapan anggaran dan memastikan pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Penjabat Wali Kota mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan dedikasi semua jajaran dan pegawai, sehingga Pemerintah Kota Kupang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk kelima kalinya secara berturut-turut oleh BPK RI Perwakilan Provinsi NTT.
Ia mengingatkan agar para Pimpinan OPD ini segera menindaklanjuti rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang dokumennya telah diserahkan secara resmi kepada Pemerintah Kota Kupang beberapa waktu yang lalu.
Inspektorat diperintahkan untuk mengkonsultasikan dan mengkoordinasikannya dengan BPK RI dan OPD-OPD terkait sehingga tindak lanjut dapat segera disampaikan segera,” tambahnya.
Kebersihan tak luput dari perhatian Pj. Wali Kota sehingga dalam arahan, dirinya mengajak pegawai untuk menjadi pelopor serta contoh teladan bagi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.
“Jangan hanya mengimbau masyarakat, namun kita harus menjadi contoh dalam menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, baik di tempat tinggal maupun di lingkungan kerja.
Hindari membuang sampah sembarangan di lahan-lahan yang kosong dan tidak membakar sampah karena akan menimbulkan polusi yang mengganggu kesehatan,” imbaunya.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp KupangBerita.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
