Hal pertama yang dilakukan adalah konsolidasi terkait pengelolaan TNK berbasis riset ilmiah yang dilakukan oleh para ahli konservasi serta penetapan tarif masuk TNK.
Keputusan pembatasan kunjungan dan penetapan tarif ini mendapat reaksi masyarakat secara luas.
Namun, hiruk pikuk tersebut seakan melupakan sukses besar pemerintah provinsi NTT yang berhasil melobi pemerintah pusat untuk bersama sama mengelola TNK.
Terkait hal itu, Fraksi Nasdem DPRD NTT menilai sebagai ruang dinamika dalam proses tata kelola pemerintahan.
Ketua Fraksi Nasdem DPRD NTT, Alex Ofong mengatakan harus ada pencerahan terhadap dinamika yang berkembang saat ini terkait pengelolaan TNK.
Ia menjelaskan, dalam kurun waktu yang sangat lama, Pengelolaan TNK menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui KLHK dan hasilnya lebih banyak dinikmati oleh pusat.
Namun, hal berbanding terbalik ketika Viktor Bungtilu Laiskodat menjadi Gubernur NTT.
Alex mengatakan, Viktor sukses melobi pemerintah pusat untuk mengelola TNK.
Setelah mendapat limpahan kewenangan dari Pempus untuk Mengelola TNK, Viktor berhasil meyakinkan pusat untuk menunjuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pelaksana.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp KupangBerita.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
