Refleksi HUT Kota Kupang, Walikota Ajak Warga Bangkit Pulihkan Kota

Wawali menambahkan, hingga saat ini pemerintah terus melakukan koordinasi terkait penanganan covid-19 di Kota Kupang. Pemerintah Kota Kupang juga tanggap dengan melihat trend perkembangan kasus covid-19 di Kota Kupang. Koordinasi juga dilakukan dengan Pemerintah Provinsi NTT yang ikut mendukung penanganan covid-19 di Kota Kupang.

Di tahun 2020, Pemkot Kupang mengalokasikan anggaran bersumber dari APBD untuk penanganan covid-19 di Kota Kupang sebesar 50 miliar lebih dengan realisasi sebesar 46 miliar rupiah lebih atau 91,06 persen dengan prioritas pada penanganan kesehatan sebesar hampir 22 miliar rupiah dengan realisasi sebesar 21 miliar rupiah lebih atau 95,88 persen dan penyediaan social safety net / jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi dengan pagu anggaran sebesar 25 miliar rupiah lebih dengan realisasi sebesar 21 miliar rupiah lebih atau 86,31 persen.

Tahap Pertama Pemkot Kirim Data 2553 KK ke BNPB

Wali Kota menambahkan badai seroja yang melanda Kota Kupang dan sejumlah wilayah di NTT beberapa waktu lalu telah menimbulkan banyak kerusakan. Untuk menanggulangi kondisi ini, Pemerintah Kota Kupang didukung pemerintah pusat dan provinsi, melalui instansi teknis bersama para camat dan lurah dibantu oleh perangkat RT-RW di wilayah Kota Kupang masih melakukan pendataan, verifikasi, validasi secara faktual di lapangan serta uji publik. Saat ini, sebanyak 2.553 data kepala keluarga tahap 1 siap dikirim ke BNPB pusat untuk ditindaklanjuti, sedangkan sisanya masih akan dilakukan verifikasi validasi dan uji publik tahap yang ke 2 hingga usai masa tanggap darurat pada 2 Mei 2021.

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.