Kupangberita.com — Aliansi Peduli Kemanusiaan melakukan audiensi mengenai Kasus Pembunuhan Ibu (Astrid Manafe) dan Anak (Lael Maccabe) di Penkase, Oeleta Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan Gubernur NTT, Dr. Viktor Bungtilu Laiskodat SH, MSi bertempat di kantor Gubernur NTT Senin,(28/03/22)
Aliansi Peduli Kemanusiaan dalam melakukan proses pengawalan kasus pembunuhan ibu dan anak di penkase oeleta telah melakukan Aksi Damai sebanyak X (Sepuluh) kali.
Usaha ini dilakukan untuk mencari keadilan dalam proses penanganan kasus yang ditangani oleh POLDA NTT.
Perwakilan Aliansi Peduli Kemanusiaan peradilan (APK) dalam bertemu dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur ini bertujuan untuk menyampaikan hasil perjuangan aliansi pada tanggal 23 Maret 2022 pada saat melakukan aksi damai jilid X (Sepuluh) dimana APK mengalami bentrok dengan pihak kepolisian karena melarang aliansi untuk melakukan aksi pada jalur Bundaran Merpati dan merampas semua atribut aliansi.
Koordinator Aliansi Peduli Kemanusiaan Christo M.T Kolimo yang bertemu juga dengan Gubernur NTT menyampaikan bahwa Aliansi juga berusaha untuk bertemu dengan Presiden RI pada saat datangnya Presiden RI Ke NTT pada tanggal 23 Maret 2022.
“Kami sesalkan tindakan represif dari pihak kepolisian yang merampas secara paksa semua atribut, mendorong para aktivis perempuan, berlaku kasar dalam verbal dan tindakan yang merupakan sebuah pelanggaran.
Kebebasan berpendapat adalah hak yang dijamin UU tapi ternyata hal itu tidak berlaku bagi kepolisian.
Pada tanggal 24 Maret 2022 perwakilan kami berhasil bertemu dengan Presiden RI, Joko WIdodo lewat Barisan Relawan Jalan Perubahan (BARA JP) dan Barisan Relawan Nusantara (BARANUSA).
Kami menyampaikan ini ke Pak Gubernur sebagai hasil dari perjuangan Aliansi” tutur Christo.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
